Nusantara,Depok - Kabarberitanews
Komisi Hubungan antar Umat Beragama, Majelis Ulama indonesia Kota Depok mengadakan Sarasehan kerukunan umat beragama dalam membentuk indahnya kebersamaan dalam islam.yang di adakan di Aula Gedung Dakwah MUI Kota Depok jln.Nusantara Raya No.5-7,kelurahan Depok lama Pancoran Mas.Selasa 30 Agustus 2022.
Acara di hadiri , Wakil Walikota Depok,Imam Budi Hartono, Perwakilan Polres Depok ,perwakilan Kodim Depok,Babinsa, Sahabat Forkass, Kejari Depok, ICMI, Dewan Dakwah, Muhammadiyah,Mathla'ul Anwar,PD.Ikadi Depok,DPD Wahdah Islamiyah, PC Al'Iryad Islamiyah, Infokom, Wasilah, Komisi Jilit MUI.
MA.
Konsep yang di bentuk oleh kota Depok bukan hanya kebersamaan hidup berdampingan dengan sesama saja,tetapi makhluk Allah lainnya seperti hewan,tumbuhan,air udara, semua itu merupakan bagian dari konsep pembangunan kota untuk semuanya.
Bahwa kita di Indonesia diberi kesempatan enam agama yang dilindungi oleh negara kita. Yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu," jelasnya.
Sinergitas pembangunan Kota untuk semuanya Baik sudut pemerintahan Kota Depok,pemerintah Indonesia,
maupun global dunia,bahwa sekarang bagaimana kita mengamankan dunia yang kita berdiri didalamnya,kita pilih tinggal di dalamnya, aman,tidak diskriminasi, tidak ada perusak lingkungan,tidak ada kemiskinan dan lain sebagainya," imbuh IBH.
Untuk bekal generasi penerus,ialah bagaimana membentuk hubungan kita pada Allah SWT,yang merupakan benteng generasi mendatang,dimana akan muncul permasalahan-
permasalahan yang bermunculan akibat globalisasi,ketika Iman kuat tidak perlu di jagai oleh orangtuanya, oleh pemerintah,oleh lingkungannya, karna Imannya sudah kuat akibat apa yang merusak dari adanya globalisasi," pungkas IBH.
Selain bekal, IBH menyampaikan terdapat ancaman yang dihadapi oleh generasi milenial. Seperti budaya luar, liberal, LGBT, narkoba, ekstrim kiri (komunisme), ekstrim kanan (radikalisme) dan pertahanan keamanan dunia.
Lanjutnya, peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di antaranya membuat peraturan hukum yang melindungi warga. Seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Daerah (Perda).
"Kemudian program kegiatan, hingga melibatkan lembaga penyerta pentahelix, baik itu pemerintah, akademisi, pebisnis, media, dan melalui komunitas dalam hal ini masyarakat, tandasnya. .
( Goes ).
