Bogor l Kabarberitanews.co.id - Kepemimpinan dalam pandangan islam adalah bukan hanya "Kontrak Sosial " Tapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dengan Sang pemimpin untuk menegakan "Keadilan " Ini merupakan Amanah yang menjadi tanggung jawab dunia akhirat.
Oleh karena itu Kepemimpinan sebagai PERJANJIAN ILLAHI yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakan KEADILAN. sebagai acuan kebijakan pemimpin adalah Kemaslahatan Umat atau semua lapisan masyarakat.
Kondisinya setuju atau tidak Pemerintah dan masyarakat sesungguhnya sedang menghadapi situasi perang, perang menghadapi musuh yang tidak terlihat dengan mata atau yang disebut PANDEMI/ Wabah yang dikenal dengan COVID-19.dalam menghadapi situasi perang tentunya baik pemerintah maupun masyarakat harus menggunakan "Strategi".
Pemerintah sudah berbuat dan bertindak dengan strategi diantaranya dengan Program PSBB, PPKM DARURAT,
Memberikan Vaksin dengan berbagai cara bagaimana seluruh masyarakat Indonesia divaksin agar imunitas tubuh meningkat dan kuat terhadap serangan pirus tersebut dan memberikan bantuan bantuan lainya, Itulah strategi, namun tidak cukup dengan itu, ada strategi yang seharusnya melibatkan masyarakat/rakyat yaitu strategi
"BERTAHAN HIDUP" dalam kontek ini saya tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh PERUMDA PPJ KOTA BOGOR dalam hal penangan Pedagang di Kota Bogor khususnya PKL,
PKL tetap PKL yang mana tempatnya berdagang adalah kaki lima bukan di Mall atau di Plaza yang dikategorikan Pebisnis.
Dalam kondisi Pandemi sekarang ( ibarat situasi perang ) untuk bertahan hidup saya meminta kepada Pemerintah Bogor, agar mereka dapat berdagang dimana tempat mereka berdagang sejak pandemi terjadi di Indonesia khususnya pasar pasar yang ada di kota bogor, agar mereka bisa bertahan hidup berjuang tuk mencari nafkah keluarga, PERUMDA PPJ dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kontek menata, membina dan memberdayakan,
bukan memaksakan kehendak dalam menjalankan bisnisnya, ingat berdirinya PD yang berubah menjadi PERUMDA Selain untuk memperoleh PROVIT ada unsur Sosial. Jadi saya berpendapat apa yang dilakukan oleh PERUMDA PPJ sebagai perusahan milik Pemerintah pada Waktu dan Situasi yang tidak tepat.
Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketentraman bagi Rakyat.
Saya sampaikan ini setelah melihat dan menerima Pedagang /PKL datang kekediaman saya setelah 20 hari tdk dapat mencari nafkah sesuai profesinya. Tulisan ini saya beri judul
"JERITAN DITENGAH PANDEMI"
Tks
EDI DARMAWANSYAH, SH
Ketua DPC PBB KOTA BOGOR
Red: Irwan / Lissa
