JAKARTA, KABAR BERITA NEWS.CO.ID - Presiden Jokowi kembali melakukan gebrakan sewaktu melawat ke Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (10/6).
Merebaknya aksi-aksi kriminal yang kerap dialami driver kontainer menjadi soal krusial yang mendorong Jokowi memerintah Kapolri dan jajarannya agar menindak tegas pelaku.
Langkah tegas presiden dalam menertibkan aksi kriminal rupanya mendapat apresiasi di kalangan pelaku usaha ekspor.
Ketua umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Khairul Mahali, menilai sudah semestinya menyelesaikan problem pungutan yang sangat merugikan pengusaha dan para stakeholder itu.
“Tentu kami dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengharapkan (penertiban pungutan liar–red) tidak hanya di Tanjung Priok, tetapi pelabuhan-pelabuhan lain, khususnya untuk kegiatan ekspor,” terang Ketum GPEI Khairul Mahali, pada Minggu (13/6/2021).
Menurut Mahali, penertiban kriminalitas di kawasan pelabuhan, tidak hanya di Tanjung Priok saja, sangat membantu para driver kontainer dan pelaku usaha.
Lanjutnya, selain dapat mengurangi cost logistik dari kegiatan ekspor, hal itu juga lebih mempermudah pelaku usaha menembus pasar global.
Karena dengan penertiban pungutan liar, pelaku usaha tidak lagi menanggung beban biaya yang tak jelas dan kurang terukur dalam hal ekspor. Dengan begitu, kata dia, penguasa akan mendapat cost yang lebih berdaya saing.
“Kami berharap kepada presiden untuk mengevaluasi kembali tarif-tarif yang ada di pelabuhan,” ujarnya.
“Kami yakin seperti yang ada di NPCT One, yang ada di tanjung Priok tarif-tarifnya ada titipan-titipan yang tentu harus di perjelas dan juga pelabuhan-pelabuhan lain, baik itu yang ada di Pelindo satu, dua, tiga dan empat,” sambung Mahali.
Dengan terobosan penting ini, terang Mahali, dapat mendorong produksi Indonesia lebih berdaya saing dan merambah di kancah global, utamanya produk-produk UMKM. (Rdk).
